Sadali Soroti Empat Hal Urgen dalam Rakor Dekon GWPP Maluku 2024 di Malra

Langgur, wartaakurat.com – Rapat koordinasi (Rakor) dekonsentrasi tugas dan wewenang Gubernur Maluku sebagai wakil pemerintah pusat diselenggarakan di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra). Kamis (13/6/2024). Ada empat hal urgen yang disoroti Pj. Gubernur Maluku Sadali Ie dalam rakor tersebut.

Rakor ini sendiri digelar di Hotel Kimson Ohoijang dan dibuka secara resmi oleh Pj. Bupati Malra Jasmono.

Pj. Gubernur Maluku Sadali Ie menyebut ada 46 tugas dan wewenang yang secara atributif diembani Gubernur dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan di kabupaten/kota.

“Di sinilah peran Gubernur sebagai integrated perfectoral system perlu diperkuat dalam memastikan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota dan keseimbangan antar pemerintahan daerah kabupaten/kota,” ujar Sadali dalam sambutannya.

Peran tersebut, lanjut kata dia, sebagai bentuk konsistensi pemeliharaan negara kesatuan agar tidak menimbulkan tumpang tindih urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kebupaten/kota.

Menurut Sadali, Direktorat Bina administrasi kewilayahan bertanggung jawab menangani masalah tersebut. Oleh karenanya pula mereka sangat paham dan terus bekerja keras, agar implementasi GWPP benar-benar memberi dampak konstruktif bagi masyarakat di daerah sesuai dengan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Sadila berharap program GWPP dapat lebih ditingkatkan sehingga benar-benar menghadirkan negara di tataran terbawah. Ia juga berharap kedepan GWPP dapat melakukan pendanaan secara menyeluruh atas 46 tugas yang dilimpahkan kepada gubernur.

Lebih lanjut Sadila memaparkan empat hal penting yang perlu mendapat perhatian serius dalam rakor GWPP Maluku di Malra, sebagai berikut:

Pertama : Pedomani seluruh dasar hukum pelaksanaan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk menjadi acuan dalam rangka optimalisasi realisasi keuangan dan kinerja serta koordinasi intensif dengan PIC Provinsi dan Sekretariat Bersama pembinaan GWPP di Pusat terkait kendala, permasalahan, dan langkah inovasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP.

“Termasuk pedomani juknis yang telah diberikan sehingga diharapkan dapat menjadi panduan didalam penyelenggaran kegiatan GWPP tahun 2024 menjadi lebih baik,” ujar Sadali.

Kedua: Penilaian kinerja GWPP yang telah terintegrasi dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2021 supaya dipedomani untuk mewujudkan kinerja kita bersama dalam menunjang tugas dan wewenang Gubernur dimaksud  dan agar selalu berkoordinasi dalam menginput eviden pada system informasi pelaporan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang terintegrasi dengan indeks penilaian kinerja GWPP di daerah ini.

Ketiga : Rapat ini adalah bagian dari upaya kita untuk menciptakan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang lebih efektif dan efisien. Sehingga seluruh target output dan outcome dari masing-masing tugas dan wewenang dapat tercapai secara optimal, dan seluruh perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bersama mitra di Kabupaten/Kota dapat menciptakan predikat kinerja yang baik.

“Kami berharap realisasi keuangan dan kinerja optimal serta tidak ada pemotongan anggaran/revocusing dalam pelaksanaan Dekon GWPP 2024 saat ini,” tegas Sadali.

Keempat : Realokasi anggaran yang telah dilakukan pada awal tahun anggaran mengakibatkan penghentian beberapa sub kegiatan pada Satker tertentu, hal ini akan tentunya menghambat tercapainya output kinerja dan permasalahan administrasi lainnya.

“Saya berharap semoga hal ini tidak mengganggu komitmen kita dalam melaksanakan kegiatan,” pungkas Sadali.