RKPD 2025 Malra: Pemkab Genjot Isu Strategis
Pemkab Malra mulai menjalankan agenda tahunan Musrenbang tingkat kecamatan. Acara seremoni pembukaan di Aula Kantor Bupati Malra, Rabu (28/2/2024). Foto: Diskominfo Malra
Langgur, wartaakurat.com – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Pemkab Malra) mulai menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2025, diawali dengan Musrenbang RKPD tingkat kecamatan.
Agenda tahunan tingkat kecamatan ini secara serentak dibuka secara resmi oleh Pj. Bupati Malra, bertempat di Aula Kantor Bupati Malra, Rabu (28/2/2024).
Jasmono dalam sambutannya pada kesempatan itu menjelaskan, Musrenbang tahun ini dimaksudkan untuk perencanaan tahun 2025.
Ia menyebut tahun 2025 adalah awal dari masa transisi periode perencanaan, dimana berakhirnya RKPD 2024-2026, dan dimulainya periode pembangunan RPJMD baru tahun 2025-2029.
Jasmono menambahkan, untuk acuan dokumen perencanaan di masa transisi, RKPD 2025 harus mengakomodir sejumlah kebijakan strategis baik dari sisi regulasi, maupun kebutuhan riil masyarakat.
Beberapa isu penting nan prioritas, lanjut sebut dia yakni terkait stunting, keamanan, pemulihan ekonomi, hingga SDM.
Jasmono menegaskan, isu strategis nasional juga masih perlu dikejar. Isu tersebut seperti stunting, kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan sejumlah kebijakan lainnya yang harus dimasukkan sebagai prioritas di daerah.
“Hal ini berarti terhadap data sasaran kemiskinan ekstrem dan stunting yang sudah tersedia by name by address, harus menjadi dasar penentuan lokasi dan target intervensi,” tandas Jasmono.
Isu yang berikut, yakni stabilitas politik dan keamanan. Pj. Bupati Jasmono menekankan agar pemerintah ohoi, kecamatan, sampai tingkat kabupaten, harus memastikan suasana kondusif terjaga dan stabil.
“Kenakalan remaja dan konsumsi minuman keras acap kali menjadi penyebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas),” seru Jasmono.
Jasmono menyebut tahun 2025 Maluku Tenggara masih diperhadapkan dengan upaya serius untuk pemulihan ekonomi. Selain menjaga stabilitas inflasi, aspek ketenagakerjaan juga menjadi prioritas.
Ia menjelaskan, tingkat pengangguran terbuka selama periode Covid-19 sampai 2023 menunjukkan tren kenaikan. Tahun 2023, tingkat pengangguran mencapai angka 6,08 persen.
Untuk itu, Jasmono meminta agar ada upaya strategis untuk mendorong perluasan lapangan kerja. Termasuk strategi untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kemampuan kerja yang perlu dilakukan secara masif. Selain itu, perlu mendorong pengelolaan potensi desa secara kreatif dan inovatif.
Isu yang berikut adalah SDM. Jasmono menekankan agar hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup dan SDM, diantaranya pelayanan pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan, harus menjadi perhatian semua pihak.
Seirama dengan angka pengangguran, angka kemiskinan Malra tahun 2023 juga mengalami kenaikan. Untuk itu, Jasmono mengarahkan kebijakan daerah untuk penananggulangan kemiskinan dilakukan melalui progam pemberdayaan.
“Hal ini berarti sektor-sektor pemberdayaan di daerah, misalnya perikanan, pertanian, perindustrian, koperasi dan UKM, harus mampu merekrut sasaran masyarakat miskin dan miskin ekstrem,” tandas Jasmono.
“Masyarakat miskin yang tidak berdaya secara ekonomi harus dapat diidentifikasi, direkrut, dibina, didampingi, diberikan bantuan pemberdayaan, didorong untuk akses modal, termasuk sampai dengan pemasaran hasil produksinya,” tambah Jasmono.
Jasmono menyatakan, kita tidak bisa hanya bertahan dengan bantuan sosial. Bergantung pada bansos sama dengan memelihara kemiskinan.
Jasmono menghendaki Masyarakat bisa hidup lebih mandiri.
