Partai Golkar Absen di Pilkada Malra 2024: Rekomendasi Terlambat

0
Sekretaris DPD Golkar Maluku Tenggara, Paulus Sikrau Him Kameubun membeberkan alasan Partai Golkar absen di Pilkada Malra 2024.

Sekretaris DPD Golkar Maluku Tenggara, Paulus Sikrau Him Kameubun membeberkan alasan Partai Golkar absen di Pilkada Malra 2024.

Sikrau membeberkan, Golkar dan kadernya bisa saja melenggang maju di Pilkada Malra 2024. Hal itu lantaran ada beberapa parpol yang telah bersedia untuk menarik dukungannya dari pasangan calon yang ada.


Langgur, wartaakurat.com – Partai Golkar dinyatakan absen dalam perhelatan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Maluku Tenggara (Malra) 2024. Sekretaris DPD Golkar Malra, Paulus Sikrau Him Kameubun mengatakan, partainya absen karena tidak ada kader calon internal partai yang mereka usung dalam Pilkada Malra kali ini.

“Secara kelembagaan, kami punya keinginan dan kerinduan besar untuk mencalonkan kader terbaik Golkar sebagai calon bupati Maluku Tenggara. Kita sudah melakukan upaya-upaya optimal ke sana, namun tidak berhasil,” kata Sikrau Him kepada wartaakurat.com melalui sambungan telepon, Jumat (30/8/2024) malam.

Sikrau Him mengungkapkan, Partai Golkar enggan memberi dukungan kepada pasangan calon bupati lain yang telah mendaftar di KPU Maluku Tenggara. Hal itu, kata dia, lantaran tiga pasangan calon tersebut dinilai tidak memenuhi citra Partai Golkar.

Sikrau menambahkan, partainya juga enggan mendukung pasangan calon non kader partai lantaran traumatik masa lalu. Dimana, menurut dia bahwa calon-calon non kader yang diusung Golkar di beberapa perhelatan Pilkada Malra kerap tidak menepati janji politiknya.

“Belajar dari pengalaman itu, Golkar lebih memilih mencalonkan kadernya. Nah, karena tidak ada kader yang diusung, maka Golkar tetap berkomitmen tidak memberi dukungan politik kepada calon lain,” ujar Sikrau.

Sikrau kembali menekankan soal arah pilihan politik kader dan keberadaan Golkar dalam pemilihan kepala daerah 2024 di Maluku Tenggara.

“Golkar memberikan kebebasan kepada semua kadernya. Silakan menggunakan hak pilih, tetapi tidak mengatasnamakan Partai Golkar secara kelembagaan. Bagi Golkar, Golkar mengutamakan kader, dan hari ini tidak ada kader Golkar yang maju, maka Golkar tidak memihak kepada calon manapun,” ujar Sikrau.

Tak Ada Sanksi

Sikrau memastikan tidak ada sanksi untuk partainya karena tidak memberikan dukungan kepada salah satu calon kepala daerah.

“Dalam AD/ART partai, tidak ada sanksi tertulis. Kalau teguran, ada. Namun, jika kita memberikan alasan rasional, ya bisa diterima.  Beda jika ada rekomendasi dukungan partai untuk calon A, misalnya, namun kemudian kader tidak mendukung si A. Semua partai sudah pasti ada sanksinya termasuk Golkar,” sebut Sikrau.

Rekomendasi Terlambat

Sebelumnya, Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara Agrapinus Rumatora telah menerima rekomendasi dukungan dari partainya untuk maju di Pilkada Maluku Tenggara 2024.

Meski begitu, menurut Sikrau Kameubun, dokumen rekomendasi tersebut diberikan di detik-detik terakhir masa konsolidasi dukungan partai politik. Sehingga, pihaknya kesulitan dalam membangun koalisi dengan partai lain.

“Rekomendasi (Golkar) terlambat keluar, dalam artian diberikan di injuri time sehingga kita mengalami hambatan dalam melakukan konsolidasi dengan partai lain. Semua partai rata-rata sudah memilki porsinya, dan kita sudah terlambat,” beber Sikrau.

“Andaikan rekomendasi dari internal DPP partai Golkar sudah dikeluarkan lebih awal, kader Golkar mampu kok melakukan konsolidasi untuk berkoalisi dengan partai lain untuk kemudian mencalonkan kader terbaik Golkar,” tambah dia.

Sikrau membeberkan, Golkar dan kadernya bisa saja melenggang maju di Pilkada Malra 2024. Hal itu, kata Sikrau, lantaran ada beberapa parpol yang telah bersedia untuk menarik dukungannya dari pasangan calon yang ada dan kembali mendukung calon kader Golkar.

Hanya saja, partainya tidak menginginkan dinamika tersebut terjadi demi menjaga stabilitas kamtibmas Pilkada.

“Kemarin saya sempat di KPU dan ada beberapa partai yang sementara dieksekusi di DPP dan sudah setuju. Tetapi, secara manusiawi kami tidak ingin hal demikian. Kalau kita paksakan untuk menerima rekomendasi langsung dari pusat, bisa saja tetapi tiba-tiba di daerah tidak setuju, kan pastinya ada gesekan dan itu kami tidak mau,” pungkas Sikrau.

Editor: Labes Remetwa

Bagikan ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *