Maryadat Janji Bebaskan Retribusi Lokal Pedagang dan Bangun Los Baru di Pasar Langgur
“Kenapa kita kejar dua ribu? Uang banyak di Jakarta, ‘rampok’ (lobi atau cari) di Jakarta. AYU (Andreas Rentanubun-Yunus Serang) dua periode rampok uang dari Jakarta bikin jalan banyak-banyak tuh,” ujar Anderias Rentanubun.
Langgur, wartaakurat.com – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara nomor urut satu, Martinus Sergius Ulukyanan – Ahmad Yani Rahawarin (Maryadat), berjanji akan membebaskan retribusi lokal pedagang jika menang Pilkada Maluku Tenggara pada 27 November 2024 nanti.
Janji politik itu disampaikan Politisi beken sekaligus Tim Pemenangan Paslon Maryadat, Anderias Rentanubun dalam kampanye Maryadat di Desa Ohoidertom pada 13 Oktober 2024.
“Calon bupati Martinus dan wakil bupati Yani telah memutuskan bersama tim bahwa bapak ibu (pedagang lokal) yang bajual (berjualan) di Pasar Langgur tidak akan ditagih lagi (retribusi). Tidak akan ditagih retribusi lagi,” ungkap Andre.
Rentanubun diketahui pernah menjabat Bupati Maluku Tenggara selama dua periode (2008-2013 dan 2013-2018). Selama menjabat, Andreas tidak membebankan kewajiban retribusi lokal untuk pedagang.
Sementara pungutan retribusi tersebut baru diberlakukan di masa pemerintahan 2018-2023. Adapun besaran tarif retribusi lokal untuk pedagang dan atau papale di Pasar Langgur sebesar Rp2.000 per hari.
Rentanubun mengaku telah mendengar keluhan pedagang lokal di Pasar Langgur terkait beban retribusi itu.
Ia pun berkomitmen akan mendampingi Martinus-Yani untuk membenahi dan membebaskan pedagang tradisional dari retribusi.
Sebab, kata Andre, pembangunan di daerah tidak hanya bersumber dari retribusi, melainkan dari APBD dan APBN atau DAK dan DAU.
Di sisi lain, dia lanjut bilang, pembangunan infrastruktur jalan dan lainnya di Kabupaten Maluku Tenggara selama kepemimpinannya menggunakan anggaran negara, bukan dari retribusi.
“Kenapa kita harus kejar dua ribu? Uang banyak di Jakarta, ‘rampok’ (lobi atau cari) di Jakarta. AYU (Andreas Rentanubun-Yunus Serang) dua periode rampok uang dari Jakarta bikin jalan banyak-banyak tuh,” tutur Andre.
Mantan Bupati Malra itu kembali menegaskan, pendapatan ekonomi masyarakat atau pedagang dan kondisi jual beli di Malra kini tidak stabil. Lantas, jika pedagang lokal terus dibebani retribusi, mereka akan tambah melarat.
Walaupun terkesan kecil, alangkah baiknya, kata Andre, pedagang menggunakan tarif retribusi tersebut untuk membeli sarapan guna memperkuat ketahanan fisik selama berjualan.
“Baiknya, retribusi dua ribu itu bapak ibu beli teh 1 gelas, roti dua potong untuk makan sarapan pagi supaya jang (tidak) sakit,” tandas Andre.
Senada dengan Andre, Cabup Martinus Sergius Ulukyanan memastikan tak akan ada lagi pungutan retribusi Rp2.000 dari pedagang-pedagang lokal di Pasar Langgur, jika Maryadat menang dan menduduki kursi kepala daerah.
“Kemarin kita sudah rapat, kedepan itu (retribusi untuk pedagang lokal) tidak dikenakan. Jadi, itu bebas… gratis,” kata Martinus.
Bangun Los Baru
Martinus juga berjanji akan membangun los atau tempat berjualan yang baru untuk para pedagang lokal di Pasar Langgur. Sementara los yang sudah ada dijadikan sentral jual-beli.
Sang cabup nomor satu itu punya alasan di balik perlunya membangun los baru. Alasan ini sesuai temuan dan keluhan yang didengarnya dari para pedagang.
Menurut dia, tempat berjualan di Pasar Langgur sudah sangat terbatas. Akibatnya, pedagang dari kampung dan papale sering adu mulut dan rebutan tempat berjual.
“Jalan keluarnya adalah kedepan kita (Maryadat) bangun pasar lokal baru (los baru) untuk pedagang lokal (pedagang dari kampung). Maryadat juga akan mengoptimalisasi dan membenahi Pasar Langgur sehingga proses jual beli bisa berjalan normal dan peredaran ekonomi bisa kembali kondusif,” pungkas Martinus.
Editor: Labes Remetwa