Kemerdekaan di Atas Aset Pemerintahan di Malra yang Terbengkalai, Sebuah Ironi
Bangunan Kantor Kecamatan Kei Besar Utara Timur yang terbengkalai.
Pemkab Malra tengah bersorak, menggelontorkan dana untuk hajatan nasional. Mereka seolah lupa jeritan derita masyarakat di pelosok Pulau Kei Besar Utara Timur.
Langgur, wartaakurat.com – Menjelang peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia, media sosial digemparkan dengan aset bangunan milik Pemerintah Kabupeten Maluku Tenggara (Pemkab Malra) yang dibiarkan terbengkalai di Ohoi/Desa Hollat, Kecamatan Kei Besar Utara Timur.
Usut punya usut, Kantor pusat Pemerintahan Kecamatan Kei Besar Utara Timur tersebut ternyata sudah tak dihuni selama lima tahun terakhir. Warga sekitar pun menyebut bangunan usang itu bak hunian hantu.
“Kurang lebih lima tahun berjalan ini, tidak ada aktivitas di Kantor Camat Kei Besar Utara Timur. Kantor kecamatan ini ibarat “dinas kesetanan”, tempat berhuni makhluk-makhluk halus bukan lagi jadi hunian manusia,” ujar salah satu Pemuda Kei Besar Utara Timur, FS, kepada wartakurat.com via telepon seluler, Jumat (16/8/2024).
FS lanjut mengungkapkan, kondisi bangunan kantor camat tersebut sudah tak layak pakai. Kerusakan bangunan tampak mencapai 95 persen. Imbasnya, pelayanan publik di wilayah Kecamatan Kei Besar Utara Timur pun tak berjalan maksimal.
“Aktivitas pemerintahan semacam “kantor berjalan”. Masyarakat tidak mendapat sentuhan pelayanan yang memadai selama ini,” sebut FS.
“Camat dan pegawai tidak berada tetap di tempat. Kalaupun mereka ke kecamatan itu kecuali ada momen-momen tertentu, itu pun tinggal di rumah warga,” tambah dia.
Aduan Warga tak Bertuah
FS mengaku, warga dan penjabat kepala desa setempat sudah mengadu soal keberadaan bangunan Kantor Camat Kei Besar Utara Timur kepada pihak Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
Meski begitu, aduan warga tersebut seolah tak bertuah. Warga Kei Besar Utara Timur merasa dianaktirikan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
Sebelumnya, seorang Anggota DPRD Kota Tual yang adalah Putra Hollat juga pernah menyoroti hal tersebut. Legislator itu mempertanyakan kinerja camat dan bupati dalam menyikapi keberadaan bangunan, termasuk urusan pelayanan publik.
“Dari sorotan Anggota DPRD Kota Tual itu ke Penjabat Bupati Malra, Penjabat Bupati (Jasmono) sudah sempat turun (melihat kondisi bangunan Kantor Camat Kei Besar Utara Timur) tapi sudah beberapa bulan ini kita tidak tahu tindak lanjutnya seperti apa,” ungkap FS.
Anak Tiri Kemerdekaan
Warga seantero Bumi Indonesia tengah menikmati semarak peringatan Hari Kemerdekaan ke-79. Seperti halnya di Negeri berjuluk Larvul Ngabal, Maluku Tenggara.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara diketahui tengah melakukan berbagai kegiatan untuk menyemarakan pesta kemerdekaan tersebut. Ada lomba gerak jalan, ada juga gebyar pasar murah dengan alokasi anggaran sekitar Rp50 juta.
Pemkab Malra tengah bersorak, menggelontorkan dana untuk hajatan nasional. Mereka seolah lupa jeritan derita masyarakat di pelosok Pulau Kei Besar Utara Timur. Warga pun merasa diterlantarkan pemerintah di tengah hikmatnya HUT kemerdekaan.
“Di saat kecamatan lain sedang merayakan kemerdekaan Indonesia, kecamatan terlantar Utara Timur sudah tidak bernyawa lagi. Jika alasannya gedung sudah tidak layak pakai dan kantor untuk sementara dirumahkan, setidaknya masih ada sedikit denyut nadi biar orang tau bahwa kecamatan tunawisma itu masih hidup dalam lingkungan masyarakatnya walupun tidak berguna,” tulis akun Facebook Pitter Reubun dengan emoji.
Ia lanjut menulis dalam unggahannya, “KEMERDEKAAN itu tidak ada artinya bagi KECAMATAN TERLANTAR DI TENGAH BELANTARA YANG DIBIARKAN SENGSARA DAN MERANA”.
Sementara itu, FS menekankan bahwa masyarakat Kei Besar Utara Timur adalah bagian dari kedaulatan NKRI sehingga sentuhan kemerdekaan juga patut mereka nikmati. Sayang, momentum itu sekadar dongeng belaka.
“Bagaimana semua orang kampung mau datang buat kegiatan momen kemerdekaan, sementara kantor kecamatan saja sudah tidak berfungsi. Ini persoalan yang harus menjadi perhatian, Kecamatan Kei Besar Utara Timur butuh sentuhan kasih sayang bukan dianaktirikan,” cetus FS.
FS berharap ada kepastian dari Pemkab Maluku Tenggara demi tercapainya kemerdekaan sejati dalam urusan infrastruktur dan pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat Kei Besar Utara Timur.
Editor: Labes Remetwa
